Tradisi Seba Baduy untuk Lestarikan Alam

Written by Disbudpar Banten on May 1st, 2012. Posted in News

SEBA Baduy 2012 yang dipusatkan di Pendopo Gubernur Banten berlangsung meriah. Berbagai elemen menghadiri acara tahunan itu, mulai dari pejabat, pelaku seni, wartawan hingga masyarakat biasa turut menyaksikan acara itu. Kedatangan warga Baduy langsung disambut oleh Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, Wakil Gubernur H Rano Karno, Sekda H Muhadi, Kepala Disbudpar Ajak Moeslim, Ketua MUI AM Romli, para pejabat dan lain-lain.

Pada Sabtu (28/4) malam, masyarakat Baduy yang datang ke Pendopo terlihat rapi. Mereka duduk dengan tenang tanpa mengeluarkan suara. Mereka mengenakan pakaian hitam-hitam, ada juga yang mengenakan pakaian putih dengan ikat kepala yang khas. Mereka terdiri dari orang tua dan anak-anak. Tak ada perempuan yang ikut serta pada acara seba tersebut. Usai diterima Ibu Gede Hj Ratu Atut Chosiyah, mereka kemudian menyaksikan pertunjukan wayang golek yang dibawakan dalang Entih Arsawijaya dari Desa Cilayang, kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang.

Dari 11.174 populasi warga Baduy, hanya 1.388 orang saja yang mengikuti acara ke Pendopo Gubernur baik dari Baduy Dalam dan Baduy Luar. Tema kali ini adalah “Ngasuh Ratu Ngajak Menak, Mageuhkeun Tali Daduluran, Ngajaga Lingkungan, Pamarentah Negakeun Hukum Jeung Keadilan”.

Secara simbolis ritual itu ditandai dengan ungkapan seba atau salam dalam bentuk sejumlah pernyataan atau permohonan kepada pemerintah Provinsi Banten. Dalam ungkapan atau permohonan tersebut, mereka meminta pemerintah agar bisa menjaga alam, air dan kelestarian hutan serta menegakan hukum demi ketentraman dan keselamatan masyarakat.

Kata-kata permohonan dalam ritual seba tersebut disampaikan tokoh adat Baduy yang mewakili 12 tokoh adat masyarakat Baduy yang dikenal dengan Jaro Tangtu 12 yakni Jaro Saidi. Ungkapan itu diucapkan dalam Bahasa Sunda khas masyarakat adat Baduy. Setelah menyampaikan permohonan, secara simbolis mereka juga menyerahkan sejumlah barang bawaan berupa hasil bumi atau hasil pertanian seperti beragam hasil bumi, seperti beras, pisang, gula merah, petai, talas dan lain-lain.

Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah mengatakan, seba Baduy merupakan bagian dari budaya khas Banten sehingga mendapat perhatian dari wisatawan baik lokal maupun mancanegara. “Kegiatan ini harus dilestarikan keberadaannya. Ibu Gede (Atut menyebut dirinya,red) juga mengucapkan terima kasih atas kiriman hasil buminya. Semoga hasil bumi warga baduy terus melimpah,” katanya.

Gubernur Atut juga berbicara dalam Bahasa Sunda. Pada prinsipnya pemerintah siap untuk melestarikan alam untuk kesejahteraan masyarakat. “Kunaon warga Baduy anu awewe teu dibawa kadieu? Padahal Ibu Gede hayang silaturahmi,” kata Atut yang artinya mengapa warga Baduy perempuan tidak ikut serta ke sini? Padahal Ibu Gede ingin silaturahmi.

JALAN KAKI 80 KM
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Provinsi Banten Ajak Moeslim mengatakan, seba Baduy merupakan upacara adat tradisi sakral asli dari warga SUku Baduy yang tinggal di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Seba Baduy ini merupakan peristiwa budaya, bahkan seba Baduy ini sudah dilaksanakan secara turun menurun sejak zaman Kesultanan Banten. “Jumlah warga Baduy yang datang ke Pendopo sebanyak 1.388 orang atau tidak kurang dari delapan persen dari jumlah penduduk baduy yang jumlahnya mencapai 11.174 orang. Mereka datang mewakili dari 56 perkampungan Baduy, diantaranya dari Kampung Cikeusik, Cibeo, Ciboleger dan Cikatawarna,” katanya.

Dijelaskan Ajak, untuk perwakilan warga Baduy yang mengenakan baju dan ikat kepala putih datang ke Serang sebanyak 51 orang dengan berjalan kaki dari Rangkasbitung menuju Serang dengan menempuh perjalanan kurang lebih 80 kilometer atau 10 jam. Warga Baduy dalam mengikuti adat yang mereka pegang, yakni berjalan kaki dari perkampungan mereka di Kanekes menuju Rangkasbitung dan Serang. Demikian pula waktu pulang, mereka pantang naik kendaraan.

Menurut Ajak, seba Baduy merupakan diplomasi budaya, seba Baduy berasal dari kata sabah berarti berpergian jauh untuk meningkatkan silaturahmi antara masyarakat Kanekes dengan pemerintah setempat. Ritual seba diadakan setahun sekali, sesuai peninggalan leluhur Baduy, ritual seba sendiri berarti mendatangi atau bersilaturahim kepada pemimpin mereka yang tidak lain adalah Gubernur Banten. Mereka akan memberikan persembahan hasil bumi kepada Gubernur sebagai bentuk rasa terima kasih warga Baduy terhadap pemimpinnya. Namun, sebelum kegiatan seba ini dumulai, para warga baduy sebelumnya melakukan ritual kawulu atau melakukan puasa sebagai konsekuensi untuk menjaga lingkungan.

“Sebelum melaksanakan seba di pemerintahan Provinsi Banten, warga Baduy Luar dan Baduy Dalam ini juga melaksanakan kegiatan serupa di kantor Bupati lebak pada Jumat malam,” katanya.

LESTARIKAN ALAM
Sedangkan Kepala Desa kanekes Jaro Dainah mengatakan, seba ini untuk bersilaturahmi kepada pemerintah yang dilakukan setahun sekali. Selain bersilaturahmi, masyarakat Baduy mengajak kepada pemerintah setempat untuk menjaga kelestarian lingkungan seperti Gunung Pulosari, Gunung Karang dan Gunung Aseupan agar tidak boleh dirusak oleh manusia. Karena jika alam mengalami kerusakan maka bisa mengakibatkan bencana alam, gempa bumi, dan lain-lain. “Sebelum seba ini kami laksanakan, kami ada rapat dulu dengan para kolot-kolot (para sesepuh, red) yang ada di Baduy. Intinya agar kelestarian alam di kawasan suku baduy tidak dirusak,” kata Dainah.

Senada dikatakan Puun atau Tetua Adat Baduy Dalam Jaro Tangtu ketujuh yakni Mursyid. Katanya, kegiatan ritual tahunan warga Baduy tersebut dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dan menjalin silaturahmi kepada pemerinta Provinsi Banten, setelah warga suku pedalaman di Banten Selatan tersebut melaksanakan panen hasil pertanian. “Intinya kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah. Kami juga berpesan agar pemerintah bisa melindungi kami dan hutan yang ada di daerah kami,” kata Mursyid atau biasa dipanggil Ayah Mursyid ini. (ADV)

(Radar Banten, 30 April 2012)


Histografi Kebudayaan Suku Baduy

Written by Disbudpar Banten on May 1st, 2012. Posted in News

PENGERTIAN
Histogrfi dapat diartikan sebagai sejarah intelektual atau mentalitas. Histografi juga mengajarkan untuk mencari sebuah pemikiran seorang penulis sejarah. Dalam hal ini sejarawan akan mengalami proses pemahaman untuk mengerti subjektivitas penulis sejarah. Penulis sejarah akan selalu aktif melakukan seleksi terhadap gejala yang diamatinya. Gejala yang diamati akan menjadi titik pendirian masa kini yang dijadikan faktor penentu perhatian seseorang terhadap gejala masa lampau.

SEJARAH BADUY
Orang Kanekes atau orang Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Sebutan “Baduy” merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah (nomaden). Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai urang Kanekes atau “orang Kanekes” sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti Urang Cibeo (Garna, 1993).

WILAYAH
Wilayah Kanekes secara geografis terletak pada koordinat 6°27’27″-6°30’0″ LS dan 108°3’9″-106°4’55″ BT tepat di kaki pegunungan Kendeng di desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak berjarak sekitar 38 km dari kota Rangkasbitung. Luas areal sekitar 5.101 hektar, Pegunungan Kendeng memiliki ketinggian 300-600 meter di atas permukaan laut (DPL) dengan topografi berbukit dan bergelombang dengan kemiringan tanah rata-rata mencapai 45%, yang merupakan tanah vulkanik (di bagian utara), tanah endapan (di bagian tengah), dan tanah campuran (di bagian selatan). Suhu rata-rata 20°C.
Panorama alam yang indah dan dikelilinginya sungai yang jernih dengan dihiasi hamparan hutan tropis adalah nuansa alam eksotis di Baduy, rumah-rumah asli kampung masih bergaya arsitektur tradisional yang berjajar rapi mencerminkan bahwa masyarakat Baduy hidup harmonis dengan alam dan lingkungannya.

BAHASA
Bahasa yang mereka gunakan adalah Bahasa Sunda dialek Sunda-Banten. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan Bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes ‘dalam’ tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan/agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja.

ASAL-USUL
Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Kanekes mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau batara yang diutus ke bumi. Asal usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes mempunyai tugas bertapa atau asketik (mandita) untuk  menjaga harmoni dunia.
Namun versi lain mengatakan bahwa masyarakat Kanekes dikaitkan dengan Kerajaan Sunda wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari Kerajaan Sunda. Dimana Banten merupakan pelabuhan dagang yang besar dengan Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian penguasa wilayah tersebut yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umun menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan. Untuk itu diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu sungai Ciujung di Gunung kendeng tersebut (Adimiharja, 2000).

KEPERCAYAAN
Kepercayaan masyarakat Kanekes disebut sebagai Sunda Wiwitan berakar pada pemujaan kepada arwah nenek moyang (animisme) yang pada perkembangan selanjutnya juga dipengaruhi oleh agama Budha, Hindu, dan Islam. Inti kepercayaan tersebut ditunjukkan dengan adanya pikukuh atau ketentuan adat mutlak yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes (Garna, 1993). Isi terpenting dari ‘pikukuh’ (kepatuhan) Kanekes tersebut adalah konsep “tanpa perubahan apapun”, atau perubahan sesedikit mungkin.
Objek kepercayaan terpenting bagi masyarakat Kanekes adalah Arca Domas yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap paling sakral. Orang Kanekes mengunjungi lokasi tesebut untuk melakukan pemujaan setahun sekali pada bulan Kalima, yang pada tahun 2003 bertepatan dengan bulan Juli. hanya puun yang merupakan ketua adat tertinggi dan beberapa anggota masyarakat terpilih saja yang mengikuti rombongan pemujaan tersebut.

KELOMPOK DALAM MASYARAKAT KANEKES
Masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu tangtu, panamping, dan dangka (Permana, 2001):

  1. Kelompok tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Baduy Dalam, yang paling ketat mengikuti adat yaitu warga yang tinggal di tiga kampung: Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik. Ciri khas Orang Baduy Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua serta memakai ikat kepala putih.
  2. Kelompok masyarakat panamping adalah mereka yang dikenal sebagai baduy Luar, yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Baduy Dalam, seperti Cikadu, Kaduketug, kaduolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. masyarakat baduy Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam.
  3. Kelompok masyarakat dangka adalah masyarakat yang tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar.

PEMERINTAHAN
Masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan:

  1. Sistem nasional, dimana sistem pemerintahan ini mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  2. Sistem adat, dimana sistem yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat.

Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikianrupa sehingga tidak terjadi perbenturan. Secara nasional penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pamarentah, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu “Puun”.

MATA PENCAHARIAN
Mata pencaharian utama masyarakat Kanekes adalah bertani padi huma. Selain itu mereka juga mendapatkan penghasilan tambahan dari menjual buah-buahan yang mereka dapatkan di hutan seperti durian dan asam keranji, serta madu hutan.

INTERAKSI DENGAN MASYARAKAT LUAR
Masyarakat Kanekes yang sampai sekarang ini ketat mengikuti adat istiadat bukan merupakan masyarakat terasing, terpencil, ataupun masyarakat yang terisolasi dari perkembangan dunia luar. Perdagangan yang pada waktu yang lampau dilakukan secara barter, sekarang ini telah mempergunakan mata uang rupiah biasa terkecuali Baduy Dalam.
Sebagai tanda kepatuhan/ pengakuan kepada penguasa, masyarakat Kanekes secara rutin melaksanakan seba ke Kesultanan Banten. Sampai sekarang, upacara seba tersebut terus dilangsungkan setahun sekali, berupa menghantar hasil bumi (padi, palawija, buah-buahan) kepada Gubernur Banten. Pada umumnya mereka pergi dalam rombongan kecil yang terdiri dari 3 sampai 5 orang, berkunjung ke rumah kenalan yang pernah datang ke Baduy sambil menjual madu dan hasil kerajinan tangan.

KESENIAN
Dalam melaksanakan upacara tertentu, masyarakat Baduy menggunakan kesenian untuk memeriahkannya. Adapun keseniannya yaitu Seni Musi (lagu daerah yaitu Cikarileu dan Kidung (pantun) yang digunakan dalam acara pernikahan). Alat musik (angklung Buhun dalam acara menanam padi dan alat musik kecapi). Dan seni Ukir Batik.

PERALATAN DAN TEKNOLOGI
Kehidupan orang Baduy berpusat pada daur pertanian yang diolah dengan menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana. Dalam adat Baduy terutama Baduy Dalam, masyarakat tidak boleh menggunakan peralatan yang sudah modern. Mereka mengandalkan peralatan yang masih sangat primitive seperti bedog, kampak, cangkul dan lain-lain.

SISTEM PENGETAHUAN
Sistem pengetahuan orang Baduy adalah Pikukuh yaitu memegang teguh segala perangkat peraturan yang diturunkan oleh leluhurnya. Dalam hal pengetahuan ini, orang Baduy memiliki tingkat toleransi, tata krama, jiwa sosial, dan teknik bertani yang diwariskan oleh leluhurnya. Dalam pendidikan modern orang Baduy masih tertinggal jauh namun mereka belajar secara otodidak. Jadi sebetulnya orang Baduy sangat informasional sekali sebetulnya, tahu banyak informasi. Hal ini ditunjang karena kegemaran sebagai orang rawayan (pengembara). (ADV)

sumber: Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Banten

(Radar Banten, 30 April 2012)


Disbudpar Usulkan Anggaran Rp16 Miliar

Written by Disbudpar Banten on April 24th, 2012. Posted in News

SERANG, (KB).-
Disbudpar Banten mengusulkan pagu anggaran 2013 senilai Rp16 miliar. Anggaran tersebut antara lain dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata.

“Angka Rp16 miliar itu baru pagu indikatif hasil rapat koordinasi dengan kab./kota beberapa waktu lalu,” kata Sekretaris Disbudpar Banten Teddy Rukman, kemarin.

Ia mengatakan, berdasarkan usulan kab./kota, anggaran tersebut memang paling banyak dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur penunjang pariwisata, seperti toilet, cottage dan jalan menuju objek wisata.

Menurut dia, penataan objek wisata merupakan tanggung jawab kab./kota. Pasalnya, kab./kota yang menarik Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata tersebut. Namun demikian, kata dia, kab./kota menginginkan pemprov membantu dalam hal penataan objek wisata, termasuk juga dalam hal promosi wisata.

Tedy mengungkapkan, untuk promosi pihaknya telah melakukan promosi antara lain melalui media elektronik dan cetak. selain itu, melalui berbagai event-event tertentu, Disbudpar juga turut ambil bagian.

Mengenai penataan objek wisata, Tedy mengatakan, kalau mengandalkan anggaran dalam APBD tentu tidak mencukupi sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, pelaksanaannya bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta.

“Misalnya, pembangunan toilet. Kebutuhan dua toilet tetapi anggaran cuma untuk satu toilet berarti satu toilet lagi bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta,” ucapnya.

Kepala Disbudpar Banten Ajak Moeslim mengatakan, usulan program Disbudpar acuannya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut dia, karena fokusnya infrastruktur, Disbudpar juga menyesuaikan dengan program yang tertuang dalam RPJMD tersebut.

“Perbaikan infrastruktur pariwisata bukan hanya di wilayah selatan Banten saja, tetapi juga daerah lain,” katanya.

Namun demikian, Ajak mengatakan, pada 2013 memang pihaknya akan mengalokasikan dukungan anggaran untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. (H-32)***

(Kabar Banten, 24 April 2012)


Peringatan Krakatau

Written by Disbudpar Banten on March 1st, 2012. Posted in News

Momentum Tarik Wisman

PERINGATAN meletusnya Gunung Krakatau pada 1883 merupakan momentum dalam mempromosikan pariwisata  Banten. Dengan demikian, bisa menarik wisatawan mancanegara.

Demikian terungkap saat Wakil Gubernur Banten Rano Karno menerima kunjungan dari Konsulat Jenderal (Konjen) RI untuk Australia di ruang wakil gubernur, Rabu (29/2) kemarin. Rombongan Konjen RI untuk Australia dipimpin langsung Konsul Jenderal (Consul General) Gary RM Jusuf didampingi Konsul Konseler Fahmi Jamaludin.

Dalam pertemuan tersebut, Gary mengatakan, kedatangannya ke Banten dalam rangka penjajakan potensi investasi, terutama dalam bidang pariwisata. Menurut Gary, Banten yang terletak di ujung barat Pulau Jawa memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, salah satunya Gunung Anak Krakatau. Gary mengaku, Konjen RI untuk Australia berminat membantu Pemprov Banten dalam event peringatan 130 meletusnya Krakatau. “Saya sangat dukung sekali ide ini, dan kami ingin bantu Pemprov Banten dalam penyelenggaraan event itu,” ujar Gary.

Menurutnya, bantuan dalam bentuk menjual alias mempromosikan potensi pariwisata tersebut kepada pemerintah Australia termasuk kepada masyarakatnya. “Kami harap, banyak warga Australia yang berminat datang pada event itu,” katanya.

Saat ditanya konsep event, Gary mengaku, masih belum mengetahuinya. Pasalnya, kedatangannya kemarin baru penjajakan. “Nanti kita bahas lagi lebih lanjut,” ungkapnya.

Menurut dia, Krakatau memiliki daya tarik besar untuk menarik wisatawan mancanegara, terutama dari Australia. Namun, Gary tidak dapat memastikan berapa banyak wisatawan yang akan datang untuk menyaksikan event peringatan 130 tahun meletusnya Gunung Krakatau.

Selain Krakatau, potensi pariwisata lain yang akan dijual Komjen RI untuk Australia adalah Pantai Sawarna, Kabupaten Lebak. Pantai tersebut selama ini banyak dikunjungi wisatawan asing untuk bermain surfing. Namun, kunjungan wisatawan asing itu tidak sebanyak di Bali. “Kami akan coba kembangkan potensi itu dan promosikan ke pemerintah Australia serta masyarakatnya. Jika mereka berminat, tidak menutup kemungkinan akan menanam investasi di sini,” tuturnya.

Sementara, Wagub Banten Rano Karno mengaku menyambut baik dukungan Konjen RI untuk Australia yang akan mendukung perayaan 130 tahun meletusnya Gunung Krakatau. Menurut Rano, Krakatau merupakan salah satu potensi pariwisata yang dikenal di mancanegara. Itu sebabnya, momentum bertepatan pada 130 tahun meletusnya gunung berapi tersebut akan dijadikan sebagai momentum menarik wisatawan mancanegara. “Dengan begitu, Banten bisa dikenal masyarakat luar negeri. Dari momen itu kita pun bisa mempromosikan potensi lain,” katanya. (Maksuni/KB)***

(Kabar Banten, 1 Maret 2012)


Investasi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Rp60 T

Written by Disbudpar Banten on February 21st, 2012. Posted in News

SERANG, (KB).-
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung, Kabupaten Pandeglang diperkirakan membutuhkan investasi Rp60 triliun. Nilai investasi tersebut sudah termasuk sarana penunjang, seperti Bandara Banten Selatan (Bansel), jalan tol, dan sebagainya.

“Berdasarkan informasi, investasi KEK pariwisata Tanjung Lesung mencapai Rp60 triliun. Anggaran tersebut masih belum pasti, itu baru sekadar informasi yang kami terima,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banten, Ajak Moeslim, Senin (20/2).

Menurut Ajak, kawasan pariwisata Tanjung Lesung membutuhkan lahan seluas 1.500 hektare (ha). Saat ini, pemprov dan pihak ketiga telah membebaskan sekitar 1.300 ha, sehingga tinggal tersisa sekitar 200 ha lagi. “Pihak ketiga itu ada tiga perusahaan, salah satunya PT Banten West Java,” kata Ajak.

Ia menyatakan, pemprov saat ini sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai penjabaran dari UU No. 39 Tahun 2009 tentang KEK yang di dalamnya mengatur tentang pengembangan KEK pariwisata. Selain itu, PP juga mengacu pada UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

“Isi undang-undang itu masih umum, sehingga dibutuhkan PP untuk mengatur secara khusus tentang pengembangan dan pengelolaan KEK pariwisata Tanjung Lesung yang berada di Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

Ajak menyatakan, jika PP yang khusus menjabarkan sistem pengembangan dan pengelolaan Tanjung Lesung tersebut telah selesai dibuat, Disbudpar Banten selanjutnya akan membuat dewan kawasan yang berperan sebagai lembaga mempromosikan sekaligus mendukung pengembangan Tanjung Lesung.

“Untuk itu, proses pembuatan PP harus dimulai dari sekarang, sehingga, kami bisa cepat bergerak,” tuturnya.

Dukungan pemerintah
Sementara itu, Ketua Harian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten, Ashok Kumar menegaskan, PHRI berkomitmen untuk mendukung pengembangan pariwisata di Banten. Termasuk pengembangan pariwisata Tanjung Lesung yang telah ditetapkan sebagai KEK pariwisata.

Namun, menurut Ashok, komitmen tersebut butuh dukungan dari pemerintah. Terutama dukungan sarana dan prasarana penunjang.

“Hal-hal yang menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi pariwisata bukan hanya karena keindahannya saja, namun juga sarana penunjang. Misalnya, soal jalan. Kalau jalannya bagus, wisatawan pasti akan mau datang untuk mengunjunginya,” kata Ashok.

Ketua komisi II DPRD Banten, Budi Prajogo mengungkapkan, Komisi II beberapa waktu lalu sudah datang ke kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memastikan terkait penetapan Tanjung Lesung sebagai KEK Pariwisata. “Sekarang ini, PP sedang dalam proses,” kata Budi.

Ia mengungkapkan, pihaknya mendorong Pemprov Banten untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pendukungnya sehingga KEK Pariwisata Tanjung Lesung bisa berkembang cepat sehingga menarik para wisatawan datang ke Provinsi Banten. (H-32)***

(Kabar Banten, 21 Februari 2012)